Selamat Datang di Website Dinas Pedagangan Kota Balikpapan

Bidang Perdagangan Dalam Negeri

  1. Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perdagangan Dalam Negeri.
  2. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahkan seksi dan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
  2. Penyusunan petunjuk teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
  3. Perumusan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi laindi bidang perdagangan dalam negeri;
  4. Pengendalian dan pengawasan penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  5. Penyusunan regulasi dan tatalaksana penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  6. Pembinaan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan;
  7. Pengoordinasian dan pengendaliaan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha, perdagangan jasa, keagenan dan pendaftaran perusahaan;
  8. Penyusunan regulasi dan tata laksana penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
  9. Pengendalian dan pengawasan penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
  10. Penyusunan regulasi dan tata laksana proses penerbitan surat  tanda pendaftaran waralaba (STPW);
  11. Pengawasan dan pengendalian penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW);
  12. Penyusunan regulasi dan tata laksana penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C;
  13. Pengawasan dan pengendalian penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C;
  14. Pelaksanaan koordinasi pengawasan tempat penyimpanan bahan berbahaya dengan instansi teknis terkait;
  15. Pelaksanaan rekomendasi penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
  16. Pengoordinasian keterjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
  17. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan konsumen dan tertib niaga;
  18. Perumusan kebijakan tata kelola metrologi legal;
  19. Pengoordinasian pelaksanaan metrologi legal;
  20. Pelaksanaan kerjasama pemasaran, misi dagang, kontak dagang, pameran promosi, fasilitasi dan kerjasama kemitraan;
  21. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT metrologi legal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  22. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  23. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ø Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga


 Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas :

  1. Menyusun program dan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
  2. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
  3. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen;
  4. Melaksanakan sosialisasi informasi dan publikasi perlindungan konsumen;
  5. Melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;
  6. Melaksanakan fasilitasi pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
  7. Melaksanakan pendataan dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
  8. Melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa, barang dalam keadaan terbungkus serta penegakan hukum perlindungan konsumen melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan;
  9. Melaksanakan sosialisasi kebijakan barang beredar dan jasa, barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) serta penegakan hukum perlindungan konsumen melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan;
  10. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan;
  11. Menyelenggarakan, melaporkan dan merekomendasikan atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;
  12. Melaksanakan pengawasan peredaran minuman beralkohol golongan A, B dan C:
  13. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta pendaftaran pengembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPK-SM);
  14. Menyelenggarakan pemberian pelayanan informasi dan pengawasan terkait SNI (Standar Nasional Indonesia);
  15. Menyiapkan bahan kebijakan di bidang pembinaan dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
  16. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan kemetrologian;
  17. Melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan tera dan tera ulang;
  18. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan kemetrologian;
  19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 


Ø Seksi Pengendalian Bahan Pokok Strategis


Seksi Pengendalian Bahan Pokok Strategis mempunyai uraian tugas :

  1. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pengendalian Bahan Pokok Strategis;
  2. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian bahan pokok strategis;
  3. Mengoordinasikan dengan instansi terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  4. Menganalisis masalah ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan menyiapkan bahan rekomendasi pemecahan masalah terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  5. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rangka pengendalian inflasi;
  6. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemberian layanan informasi harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui sistem aplikasi dengan instansi terkait;
  7. Melakukan analisa dan evaluasi dan perbaikan konsep pemberian layanan informasi harga terhadap barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui sistem aplikasi;
  8. Menyelenggarakan kegiatan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah;
  9. Menyelenggarakan pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah Daerah;
  10. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 


Ø Seksi Bina Usaha Perdagangan


Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas:

  1. Menyusun program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Perdagangan;
  2. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Usaha Perdagangan;
  3. Menyelenggarakan tata kelola administrasi penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  4. Mengoordinir penyusunan dan sosialisasi standar operasional prosedur penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  5. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  6. Menyelenggarakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha serta pendaftaran perusahaan;
  7. Menyiapkan bahan verifikasi dokumen penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
  8. Mengoordinir penyusunan dan sosialisasi standar operasional prosedur tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
  9. Menyusun analisa/kajian rencana penataan kawasan Pasar Rakyat, baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola oleh swasta/ perorangan;
  10. Menyelenggarakan tata kelola administrasi penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW);
  11. Mengoordinir penyusunan dan sosialisasi standar operasional prosedur bagi layanan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW);
  12. Menyelenggarakan tata kelola administrasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C
  13. Mengoordinir penyusunan sosialisasi standar operasional prosedur bagi layanan Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B dan C;
  14. Menyiapkan bahan/melaksanakan koordinasi pengawasan tempat penyimpanan bahan berbahaya dengan intansi teknis terkait;
  15. Menyelenggarakan tata kelola administrasi rekomendasi dan penerbitan Perdagangan Kayu Antar Pulau Terdaftar dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
  16. Melaksanakan kerjasama pemasaran, misi dagang, kontak dagang, pameran, promosi dan kerjasama kemitraan;
  17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  18. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.